Kerja Perawatan sebagai Perlawanan, Membaca Gerakan Ibu-Ibu Silo
Oleh: Fatmawati (Ketua Kopri Jember/Kontributor Kopri.id)
Ibu-ibu di Silo memang masih belum memindahkan fisik dapur mereka ke jalanan. Namun, aktivitas memasak di dapur warga malam itu menjadi tindakan politis yang menyertai perlawanan.
Di sela-sela asap dandang, di dapur salah satu Ibu warga Dusun Partelon, Desa Silo, obrolan kami ikut menguap ke udara.
Kami, para perempuan sibuk dengan perbumbuan, lalapan, sambal, dan beras yang entah sudah kali keberapa dimasukkan ke dalam dandang untuk dimasak.
Maklum, agenda besar. Jadi tidak cukup kalau masak dalam sekali saja. Tebakanku 10 kilogram ludes dimasak saat itu juga.
Agenda kami saat itu memang sengaja mengumpulkan warga. Kami menyebutnya dengan “Pesta Kambing”.
Sedikit plesetan dari Film Dokumenter “Pesta Babi” besutan sutradara kenamaan Indonesia Baru, Dandy Laksono. Mumpung momentumnya pas, bulan kurban dan Idul Adha.
Malam nanti, menu utama kami tentu saja daging kambing. Ada satu momen yang membuatku terkesan saat kami mulai mengolah daging untuk disate.
Seorang Ibu dengan cekatan meminta daging-daging itu dibumbui dengan parutan nanas segar agar teksturnya lembut saat dibakar.
Ketika aku bertanya di mana membeli nanasnya, dengan lantang dan wajah berbinar ia menjawab, "Dhinahlah, Ndok. Ngalak ah e kebun se semmak ya marenah" (Biar sudah, Ndok. Tak ngambil di kebun yang dekat nanti)
Bukan cuma nanas, hampir seluruh bumbu dapur dan rempah-rempah yang kami ulek hari itu tinggal memetik langsung dari kebun mereka.
Dari sana, aku menyaksikan sendiri apa itu kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Kebun-kebun warga di Silo sesungguhnya telah membuktikan sebuah kemandirian pangan yang nyata dan luar biasa.
Mereka bisa makan, mengolah pangan, dan bertahan hidup secara berdaulat tanpa harus selalu mendongak cemas pada inflasi harga pasar. Kebun adalah penyangga hidup mereka.
Namun, beberapa waktu terakhir, realitas kedaulatan pangan itu mulai dikoyak oleh sebuah kondisi yang ironi.
Salah satu Ibu yang mengupas bawang saat itu tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat, menggunakan Bahasa Madura, tepat di belakangku yang saat itu juga melakukan aktivitas yang sama “Pas eberrik ah ngakan apah anak en mun kebun e bangun Batalyon” Kata Ibu itu.
Kira-kira dalam Bahasa Indonesia artinya begini “Mau dikasih makan apa nanti anak-anak kami kalau lahan kebun dibangun Batalyon”.
Aku dibuat tertegun seketika. Ah agaknya aku juga lagi emosional. Bawang di tangan semakin membuat mataku perih dan tidak kuasa mendengar ucapan Ibu tadi. Kalau tidak bergegas untuk sholat mungkin aku sudah ketahuan kalau mataku sedikit berair.
Tidak dapat dipungkiri, sedih rasanya. Kalimat pendek Ibu itu adalah titik balik yang menyadarkanku. Benar kiranya, dapur ini sedang bersiap menghadapi badai agraria yang besar yang akan mengusik mereka.
Kecamatan Silo terletak di ujung timur Kabupaten Jember. Daerah ini punya sejarah yang cukup panjang, utamanya dalam konflik agraria. Tahun 2018, masyarakat di sana berhasil menolak rencana eksploitasi tambang emas.
Penolakan itu akhirnya membuat pemerintah mencabut izin tambang yang telah diberikan sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa tanah Silo tidak pernah dimenangkan oleh ruang kosong, melainkan oleh keringat warga yang mengelolanya.
Namun, pola kekuasaan yang melihat lahan warga sekadar sebagai "ruang proyek" alih-alih "ruang hidup" kini berulang kembali.
Tahun 2026, kondisi tampaknya berubah. Dengan rezim baru beserta kebijakannya, Silo direncanakan akan dibangun Batalyon Teritorial Pembangunan atau Yon TP. Sebelumnya, proyek ini direncanakan akan diletakkan di Kecamatan Mumbulsari dan Kecamatan Panti.
Kemudian, pada awal 2026 Kementerian Pertahanan menolak kedua daerah tersebut. Dan pada akhirnya ditetapkan Kecamatan Silo untuk dibangun Yon TP pada Maret 2026.
Proyek pembangunan Yon TP ini menargetkan sebanyak 55 hektare lahan produktif warga yang berstatus Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHdPK) dengan SK No.13645 yang telah terbit pada bulan Desember 2024 lalu.
Secara hukum, status KHdPK dengan SK tersebut memberikan jaminan hak kelola kepada warga hingga 35 tahun ke depan. Rencana alih fungsi lahan menjadi pangkalan militer ini jelas sebuah kontradiksi kebijakan yang menabrak aturan hukumnya sendiri. Akibatnya, warga terdampak pada area petak 1, 2, 3A, 3B, 15A, 15B, serta 15C terus menyuarakan penolakan.
Ada sekitar 226 KK yang lahannya terancam diproyeksikan untuk proyek tersebut. Bagi negara, 55 hektar mungkin hanya angka koordinat di atas meja rapat.
Namun bagi 226 KK di Silo, angka itu adalah kepulan asap dapur, masa depan anak-anak, isi piring makan, dan seluruh nafas kehidupan mereka.
Soal keluh kesah Ibu-Ibu di dapur yang aku ceritakan tadi. Aku jadi ingat apa yang Kalis Mardiasih pernah tulis, katanya begini:
Ketika Ibu memindahkan dapur dan kerja-kerja perawatan (reproductive work dan care work) ke jalan artinya negara sedang tidak baik-baik saja.
Ibu-ibu di Silo memang masih belum memindahkan fisik dapur mereka ke jalanan. Namun, aktivitas memasak di dapur warga malam itu menjadi tindakan politis yang menyertai perlawanan.
Dapur telah beralih fungsi dari sekadar ruang domestik menjadi ruang konsolidasi, logistik, dan solidaritas politik.
Menyiapkan makanan untuk warga yang sedang rapat, mempertahankan tanah adalah sebentuk perlawanan nyata kepada negara yang mencoba mencaplok lahan penghidupan mereka.
Kerja-kerja perawatan sebagai urat nadi perlawanan seperti ini memiliki benang merah yang panjang dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia.
Perempuan selalu menggunakan bahasa "merawat kehidupan" untuk memusnahkan kekuasaan yang sewenang-wenang.
Tahun 2015, Sukinah dan Kartini Kendeng memindahkan dapur mereka ke tenda perjuangan demi melawan pabrik semen di Rembang.
Kita juga mengingat Mama Aleta Baun di NTT pada 2006 yang menduduki bukit tambang marmer sambil menenun selama setahun penuh.
Aksi-aksi historis ini, termasuk gerakan Suara Ibu Peduli pada 1998 yang mengguncang Orde Baru lewat isu harga susu, menunjukkan bahwa kerja merawat, memasak, dan menjamin pangan bukan sekadar peran tambahan atau "seksi konsumsi" belaka.
Kerja perawatan adalah inti dan bahan bakar utama yang membuat motor gerakan perlawanan bisa terus melaju.
Sama halnya seperti kondisi Ibu-ibu di Silo, mereka juga turut menyuarakan penolakan alih lahan yang telah bertahun-tahun mereka kelola itu.
Lewat bumbu-bumbu yang mereka siapkan, nasi di dandang yang mereka masak, dan sambal yang sangat enak, mereka turut menyertai konsolidasi malam itu.
Rencana alih fungsi lahan semacam ini memang marak terjadi belakangan. Jika benar terjadi, hal tersebut tentu memiliki dampak yang besar, baik hari ini atau di masa yang akan datang.
Bayangkan saja, mereka adalah warga asli di daerah tersebut, lahir dan hidup di tanah air tersebut, mengelola lahan secara turun temurun, dan pastinya mengeluarkan biaya yang banyak dalam pengelolaan serta menjadikannya sumber penghidupan.
Lahan tersebut terbukti menjadi penyangga ekonomi dan pendidikan bagi warga di sana.
Sebut saja Ibu A, salah satu warga yang baru turun dari motor di sebelah tempat pemotongan kambing. Dengan bahasa Madura yang tegas, ia bercerita:
“Engkok ngelola lahan riyah lah molaen lambek, Ndok. Tagher olle ma-kuliah anak due’en” (Saya ngelola lahan sudah dari jaman dulu, Nduk. Sampai bisa menguliahkan dua anak saya).
Cerita Ibu A telah menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak desa Silo akan terputus akibat alih fungsi lahan tersebut dan hilangnya sumber pendapatan mereka.
Ketika kebun digantikan oleh barak dan beton, Ibu-ibu di Silo tidak akan bisa lagi untuk memetik rempah atau mengambil nanas pengempuk daging.
Keragaman pangan lokal yang mandiri akan digantikan oleh ketergantungan pada rantai pasok pasar yang mahal.
Dan ironisnya mereka sebagai warga lokal hanya akan menjadi penonton barak-barak dan seragam hijau yang mungkin tidak akan pernah memikirkan mereka.
Kehilangan lahan berarti memaksa para Ibu ini menghadapi krisis berlapis, mereka kehilangan kedaulatan atas isi piring anak-anak mereka, kehilangan ruang aman untuk merawat keluarga, dan kehilangan fondasi ekonomi yang terbukti mampu melahirkan sarjana-sarjana di desa mereka seperti anak-anak Ibu A.
Proyek pembangunan atas nama “pertahanan nasional” ini, ironisnya justru sedang menghancurkan pertahanan paling hakiki masyarakat akar rumput, yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Merampas lahan mereka sama saja dengan memutus urat nadi kehidupan yang dirawat para Ibu di Silo tersebut.
Pembangunan dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sama saja halnya dengan mengingkari mandat rakyat yang telah diberikan kepada para pemangku kebijakan hari ini.
Tentu, sama halnya dengan perlawanan Ibu-ibu di Silo itu. Kita juga harus menolak dan melawan atas proyek yang tidak berpihak kepada masyarakat tersebut.
Selama dandang di dapur itu masih mengepul dari hasil bumi mereka sendiri, perlawanan ini tidak akan pernah padam. Ibu-ibu Silo dengan kerja perawatan yang mereka lakukan adalah bagian dari perlawanan itu sendiri.