Rustini Murtadho: Perempuan Jangan Menunggu Diberi Ruang, KOPRI Harus Berani Memimpin Perubahan

KOPRI.ID — Anggota Majelis Pembina Nasional (Mabinas) KOPRI PB PMII, Rustini Murtadho, menegaskan bahwa kader perempuan tidak boleh menempatkan diri sebagai pemimpin kelas dua. Perempuan harus memiliki kepercayaan diri untuk menentukan pilihan, mengambil ruang kepemimpinan, serta terlibat aktif dalam menentukan arah perubahan.

Pesan tersebut disampaikan Rustini dalam Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI se-Indonesia yang berlangsung di Bandung, 20 November 2026. Ia mengingatkan bahwa perempuan tidak seharusnya terus menunggu pengakuan atau kesempatan dari pihak lain. Sebaliknya, kader KOPRI perlu membangun kapasitas, keberanian, dan kekuatan kolektif untuk menciptakan ruang kepemimpinan sendiri.

“Jangan pernah merasa menjadi pemimpin kelas dua. Tingkatkan kepercayaan diri kita untuk memilih. Jangan menunggu diberi ruang, tetapi buktikan bahwa kita mampu menciptakan ruang,” tegas Rustini.

Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak cukup dibangun melalui tuntutan kesetaraan akses. Hal itu harus disertai kesiapan intelektual, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menunjukkan kontribusi nyata dalam kehidupan organisasi maupun ruang publik.

KOPRI Harus Hadir Menjawab Persoalan Masyarakat

Rustini mengingatkan bahwa gerakan KOPRI tidak boleh hanya berputar pada persoalan internal organisasi. Sebagai organisasi kader perempuan, KOPRI perlu memiliki kepekaan terhadap persoalan nasional, dinamika masyarakat, serta perubahan global yang memengaruhi kehidupan publik.

Baginya, sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah harus diimbangi dengan kemampuan menawarkan gagasan dan solusi. Kader KOPRI perlu mampu menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, kemudian menerjemahkannya menjadi program dan kerja nyata yang relevan dengan kebutuhan publik.

Ia juga menilai bahwa latar belakang kader PMII dan KOPRI sebagai mahasiswa merupakan modal strategis. Kedekatan dengan dunia akademik dan pengetahuan seharusnya menjadi bekal untuk membaca persoalan secara lebih komprehensif sekaligus membangun jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, KOPRI tidak harus bergerak dengan pola kerja partai politik. Kontribusi organisasi justru dapat diperkuat melalui produksi gagasan, pendidikan masyarakat, advokasi, serta program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.

Perempuan Tidak Boleh Tertinggal dalam Perubahan Teknologi

Selain persoalan sosial dan politik, Rustini turut menyoroti perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mengubah berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital telah memengaruhi pendidikan, akses informasi, pola komunikasi, hingga relasi sosial masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, termasuk kekerasan berbasis teknologi.

Menurutnya, kader perempuan perlu memiliki kemampuan untuk memahami perubahan tersebut, bukan sekadar menjadi pengguna teknologi. Perempuan harus mampu membaca dampaknya, mengkritisi persoalan yang muncul, serta terlibat dalam menentukan arah perkembangan teknologi.

Penguatan kapasitas intelektual dan literasi digital menjadi bagian penting dari agenda pengembangan kader. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, KOPRI dapat mengambil peran lebih luas dalam merespons berbagai persoalan masyarakat, termasuk tantangan yang muncul akibat transformasi digital.

Rustini melihat bahwa kedekatan kader dengan lingkungan akademik dan proses pembelajaran merupakan modal yang perlu dimanfaatkan. Pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai bekal individual, tetapi harus dikembangkan menjadi kekuatan kolektif untuk menghadirkan perubahan.

Otonomisasi Harus Dibuktikan dengan Kualitas Organisasi

Dalam pembahasan mengenai penguatan kelembagaan, Rustini menyatakan dukungannya terhadap perjuangan KOPRI untuk bertransformasi dari badan semiotonom menjadi badan otonom di lingkungan PMII. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan status tidak boleh dipahami sebatas pergantian nomenklatur atau struktur organisasi.

Otonomisasi harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas kader, serta memastikan KOPRI memiliki tata kelola dan tanggung jawab organisasi yang semakin matang.

Ia menekankan bahwa substansi gerakan harus berjalan lebih dahulu. KOPRI perlu membuktikan kesiapan melalui kualitas kerja, konsistensi kaderisasi, dan kemampuan menjalankan mandat organisasi.

“Jangan menunggu statusnya. Kita bisa lebih dahulu bergerak melalui substansi. Persoalan status harus dijawab dengan kualitas, tanggung jawab, dan peraturan,” menjadi salah satu penekanan dalam penyampaiannya.

Dengan demikian, kemandirian kelembagaan harus tercermin dalam kemampuan organisasi mengelola agenda, mengambil keputusan, membangun koordinasi, serta mempertanggungjawabkan setiap mandat yang dijalankan.

Kaderisasi Harus Melahirkan Pemimpin Perempuan di Berbagai Sektor

Lebih jauh, Rustini menekankan bahwa kaderisasi KOPRI harus diarahkan untuk melahirkan perempuan-perempuan yang mampu mengambil peran strategis di berbagai sektor kehidupan. Proses kaderisasi tidak cukup berhenti pada pencetakan kader atau pemenuhan jenjang struktural organisasi, tetapi harus menjadi jalan menuju kepemimpinan.

Kader KOPRI diharapkan mampu berkiprah di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hingga teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu membangun lingkungan yang mendorong kader mengembangkan kapasitas, memperluas pengalaman, dan berani mengambil tanggung jawab.

Baginya, KOPRI harus naik kelas. Penguatan organisasi semestinya berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan diri dan kapasitas perempuan untuk menduduki posisi strategis serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Pesan Rustini menegaskan bahwa masa depan KOPRI tidak hanya ditentukan oleh perubahan status kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas kader dan keberanian gerakannya dalam merespons tantangan zaman. KOPRI harus mampu melahirkan perempuan yang tidak sekadar hebat secara personal, melainkan memiliki kekuatan kolektif untuk memengaruhi kebijakan, menghadirkan solusi, dan menentukan arah perubahan bagi masa depan Indonesia.***