Berhenti Berebut Kontroversi, Baiknya KOPRI Segera Otonomisasi
Oleh : Fatma (KOPRI PC Jember)
“Aku tidak sepakat kalau misalnya SIG (Sekolah Islam dan Gender) dihapus!”
Pernyataan seorang teman malam itu mengubah arah obrolan kami menjadi lebih serius. Raut muka yang semula santai mendadak berubah tegang. Kami mulai berpikir, mempertimbangkan, sekaligus mempertanyakan berbagai hal. Musik yang mengalun tenang di warung kopi tempat kami berkumpul seolah tidak lagi terdengar. Diskusi berlangsung semakin intens, penuh argumentasi dan semangat.
Sebetulnya, percakapan malam itu menjadi awal dari perenungan panjang yang kemudian melahirkan sejumlah pemikiran. Untuk menguraikannya secara lebih jernih, saya mencoba menuangkannya ke dalam dua tulisan. Tulisan ini merupakan bagian kedua dari refleksi tersebut.
Pernyataan di atas merupakan respons terhadap wacana yang mengemuka dalam agenda Konsolidasi Akbar Pengurus Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Jawa Timur (PKC KOPRI Jatim) pada Oktober 2026. Agenda tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada November 2026.
Menjelang Muspimnas, menurut saya, hal yang lebih penting untuk dilakukan bukan sekadar mempertukarkan kontroversi. Saya menyadari bahwa menjelang momentum organisasi tertentu, tidak jarang muncul wacana yang justru lebih banyak memantik kegaduhan daripada menghadirkan ruang diskusi substantif.
Saya belum sepenuhnya memahami mengapa pola semacam ini terus berulang. Namun, saya melihatnya sebagai bagian dari dinamika pembentukan opini yang terkadang diarahkan untuk mendorong kesepakatan terhadap suatu gagasan. Meski demikian, saya tetap ingin berprasangka baik bahwa setiap wacana yang muncul merupakan bagian dari ikhtiar untuk mengembangkan organisasi.
Kedua, jika wacana tersebut memang dimaksudkan sebagai tawaran perubahan, semestinya ia disertai kajian atau riset yang memadai. Setidaknya, harus ada argumentasi tertulis yang menjelaskan mengapa SIG perlu dihapus dan bagaimana konsekuensinya terhadap sistem kaderisasi KOPRI.
Dalam konteks wacana tersebut, saya belum menemukan kajian atau argumentasi komprehensif yang dapat dijadikan landasan untuk menerima gagasan penghapusan SIG.
Sejauh yang saya pahami, alasan yang mengemuka adalah bahwa keberadaan SIG dianggap menambah beban dalam jenjang kaderisasi kader putri. Penghapusan tersebut kemudian dipandang sebagai upaya mempercepat proses kaderisasi melalui sistem yang lebih komprehensif dan tidak bertele-tele.
Bagi saya, apabila persoalan utamanya adalah efektivitas kaderisasi, solusinya tidak harus berupa penghapusan. Harus ada tawaran sistem pengganti yang lebih terukur, jelas, dan mampu menjawab persoalan yang selama ini dianggap membebani kader putri.
Ketiga, menurut saya, persoalan yang jauh lebih mendesak hari ini bukan sekadar menghapus atau mempertahankan aturan organisasi. Ada agenda yang lebih besar dan perlu segera dirumuskan, yakni memperjelas posisi KOPRI melalui otonomisasi kelembagaan.
Perlu ditegaskan, otonomisasi bukanlah upaya memisahkan diri dari PMII. Saat ini, KOPRI telah memasuki usia 59 tahun dengan perjalanan sejarah dan dinamika kelembagaan yang panjang. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dalam sejarahnya KOPRI pernah mengalami fase keberadaan sekaligus peniadaan. Sebagaimana telah saya uraikan dalam tulisan sebelumnya, saya khawatir KOPRI akan sampai pada titik kejenuhan dan kelelahan apabila terus-menerus tidak memiliki posisi kelembagaan yang tegas.
KOPRI harus segera mendefinisikan dirinya agar tidak terus-menerus kebingungan dalam menentukan orientasi gerakan. Tidak cukup jika KOPRI hanya dipahami sebagai kepanjangan tangan PMII, sebab pemahaman semacam itu rentan menempatkannya sekadar sebagai pelengkap dalam struktur organisasi.
Apalagi, narasi semiotonom terkadang justru menjadi ruang abu-abu yang membuat posisi dan kewenangan KOPRI tidak sepenuhnya jelas. Karena itu, bagi saya, otonomisasi merupakan agenda mendesak yang perlu diperjuangkan. Bersamaan dengan itu, KOPRI juga harus berani menegaskan identitasnya sebagai bagian dari gerakan perempuan yang memiliki orientasi dan keberpihakan yang jelas.
Jika KOPRI Otonom, Apa Modalnya?
Jika ditelaah lebih jauh, modal dasar menuju otonomisasi sebenarnya telah tercermin dalam sejumlah aturan organisasi yang menjadi landasan gerak KOPRI. Setidaknya, terdapat tiga modal penting yang dapat diidentifikasi, yakni kemandirian politik, kemandirian birokrasi, dan kemandirian proses pengorganisasian internal.
Kita dapat melihatnya melalui sejumlah keputusan Muspimnas PMII tahun 2022 di Tulungagung. Terdapat berbagai ketentuan yang menunjukkan arah penguatan kemandirian KOPRI. Saya melihatnya sebagai bagian dari ikhtiar para pemikir dan pendahulu KOPRI dalam menyiapkan fondasi kelembagaan menuju otonomisasi.
Bahkan, jika ditarik lebih jauh, sejarah awal pendirian KOPRI beserta perumusan Panca Norma KOPRI juga memperlihatkan adanya kesadaran untuk membangun identitas dan landasan gerakan perempuan di lingkungan PMII.
Beberapa ketentuan organisasi menunjukkan arah tersebut. Misalnya, mekanisme pemilihan Ketua KOPRI yang telah diatur melalui pemilihan langsung, bukan semata-mata berdasarkan mekanisme formatur.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pengajuan Surat Keputusan kepengurusan KOPRI di setiap tingkatan kepada PB KOPRI. Meski demikian, dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan karena proses administrasi pengajuan SK tetap harus melalui PB PMII.
Secara regulasi, KOPRI juga telah memiliki ruang untuk melaksanakan pelantikan kepengurusannya sendiri. Di sisi lain, KOPRI mempunyai sistem kaderisasi yang dikembangkan setelah Mapaba, termasuk tradisi baiat tersendiri.
Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang kemandirian KOPRI sebenarnya telah tersedia, terutama dalam aspek struktural dan administratif. Persoalannya kini adalah bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi praktik kelembagaan yang lebih mandiri, termasuk dalam menentukan arah strategis organisasi dan membangun relasi eksternal.
Otonom sebagai Transformasi Status Kelembagaan
Sekali lagi, otonom bukan berarti memisahkan diri dari PMII. Otonomisasi justru merupakan upaya menegaskan sekaligus memperkuat status kelembagaan KOPRI yang telah berkembang selama ini.
Dengan modal regulasi dan pengalaman organisasi yang dimiliki, KOPRI sebenarnya telah mempunyai fondasi untuk bergerak menuju otonomi kelembagaan. Ruang-ruang penting dalam aspek administratif dan struktural telah tersedia. Tantangannya adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut dapat dikawal dan diterapkan secara konsisten.
Jika selama ini tarik-menarik kepentingan terus terjadi karena ketidakjelasan frasa semiotonom, salah satu jalan yang perlu dipertimbangkan adalah mempertegas status KOPRI menjadi otonom secara kelembagaan. Namun, perubahan istilah saja tentu tidak cukup. Harus ada penyesuaian regulasi yang memastikan kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme kerja organisasi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun relasi kelembagaan yang lebih setara antara PMII dan KOPRI. Apabila otonomisasi dipilih sebagai arah transformasi, hubungan struktural keduanya semestinya tidak lagi bertumpu pada pola instruktif dari organisasi induk, melainkan pada hubungan koordinatif yang memungkinkan masing-masing menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Dengan demikian, relasi PMII dan KOPRI tetap terjaga dalam satu rumah gerakan, tetapi memiliki pembagian kewenangan yang jelas dalam menjalankan agenda organisasi dan transformasi nilai.
KOPRI sebagai Gerakan Perempuan
Melalui otonomisasi, penegasan identitas KOPRI sebagai gerakan perempuan dapat memperoleh ruang yang lebih kuat. Sudah saatnya KOPRI memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari gerakan perempuan yang mendorong terciptanya ruang-ruang organisasi yang inklusif.
Penegasan identitas tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan normatif. Ia harus dibuktikan melalui kerja-kerja konkret, terutama dalam mengawal berbagai isu perempuan dan kelompok rentan sebagai bagian dari portofolio gerakan.
Dalam pembagian kerja kelembagaan, saya membayangkan struktur KOPRI di tingkat cabang, koordinator cabang, hingga pengurus besar dapat lebih terkonsentrasi pada pengembangan gerakan, advokasi, penguatan jaringan, dan kerja-kerja strategis. Sementara itu, kepengurusan di tingkat komisariat dan rayon dapat mengoptimalkan perhatian pada pengorganisasian kader serta pengawalan proses kaderisasi.
Pembagian konsentrasi kerja tersebut bukan untuk memisahkan gerakan dan kaderisasi, melainkan agar keduanya dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan organisasi.
Bagi saya, langkah ini juga dapat menjadi salah satu solusi agar kelembagaan KOPRI di tingkat akar rumput tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling terdampak ketika muncul wacana atau kepentingan tertentu di tingkat organisasi yang lebih tinggi.
Lantas, seperti apa kemandirian finansial yang dimaksud?
Saya membayangkan kerja-kerja gerakan perempuan KOPRI dapat dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga donor, jaringan filantropi, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, sumber daya organisasi tidak hanya bergantung pada mekanisme internal, tetapi juga dapat diperkuat melalui jejaring eksternal.
Fokus gerakannya pun tidak boleh terjebak dalam anggapan bahwa persoalan perempuan hanya berkaitan dengan urusan domestik atau sesuatu yang harus selalu ditangani oleh perempuan.
KOPRI memiliki ruang untuk terlibat dalam berbagai persoalan yang lebih luas, mulai dari konflik agraria, krisis ekologis, ketimpangan ekonomi, hingga kebijakan publik. Sebab, berbagai persoalan tersebut memiliki dampak yang berkaitan erat dengan kehidupan perempuan.
Dalam konteks ini, analisis kritis dan keberpihakan terhadap perempuan harus menjadi landasan dalam menentukan arah gerakan.
KOPRI dan Ruang Kaderisasinya
Bagi saya, ruang kaderisasi KOPRI yang ada saat ini masih relevan dan justru menjadi salah satu modal penting yang perlu dipertahankan. Alih-alih dihapus, SIG dapat diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas sebagai bagian dari sistem kaderisasi dan pengembangan intelektual kader putri.
Saya melihat SIG bukan sekadar tahapan administratif dalam kaderisasi. Ia merupakan ruang untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat perspektif keadilan gender, serta menanamkan nilai-nilai keadilan dalam tubuh organisasi.
Lebih jauh, keberadaan sistem kaderisasi yang mandiri juga dapat menjadi modal strategis apabila suatu saat KOPRI harus membangun sistem kelembagaannya secara lebih otonom. Artinya, KOPRI tidak perlu memulai seluruh proses pengorganisasian dan kaderisasi dari titik nol.
Misalnya, apabila pada masa mendatang KOPRI harus mengembangkan jenjang kaderisasi sejak tahap paling awal, seperti Mapaba dengan nama atau format yang disesuaikan, KOPRI telah memiliki pengalaman dan fondasi untuk melakukannya.
Bahkan, pengembangan jenjang kaderisasi tersebut dapat membuka peluang kerja sama dengan organisasi dan jaringan gerakan perempuan lainnya. Karena itu, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, identitas KOPRI sebagai gerakan perempuan harus didefinisikan secara jelas dan diwujudkan melalui kerja-kerja nyata.
Selain itu, SIG masih memiliki peran penting dalam menyemai nilai-nilai keadilan gender di lingkungan PMII. Saya justru berharap keberadaan SIG dapat memperluas perspektif kader, terutama kader putra, agar memiliki kesadaran yang lebih terbuka terhadap persoalan ketimpangan gender dan kepemimpinan yang selama ini cenderung didominasi cara pandang maskulin.
Kesadaran tersebut tidak boleh dipahami sebagai pemberian ruang oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Ia harus tumbuh sebagai kesadaran bersama bahwa keadilan dan kesetaraan merupakan tanggung jawab seluruh kader.
Apabila persoalan utamanya adalah kebutuhan akan sistem kaderisasi yang lebih praktis dan efisien, PMII dan KOPRI juga dapat belajar dari pengalaman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).
Secara kelembagaan, IPPNU memiliki ruang kepemimpinan dan arah geraknya sendiri. Namun, dalam jenjang kaderisasi, IPPNU tetap memiliki keterhubungan dengan IPNU, mulai dari Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) hingga Latihan Kader Utama (Lakut).
Model tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi PMII dan KOPRI. Tentu, penerapannya tidak bisa dilakukan dengan sekadar menyalin pola yang sudah ada. Kurikulum dan desain kaderisasi harus ditinjau kembali secara menyeluruh, terutama dengan memastikan pengarusutamaan isu perempuan dan kelompok rentan sebagai bagian dari keberpihakan organisasi.
Pada akhirnya, yang perlu dipertanyakan bukan semata-mata apakah SIG masih diperlukan atau tidak, melainkan bagaimana sistem kaderisasi KOPRI mampu melahirkan kader perempuan yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan keberanian menentukan arah gerak organisasinya sendiri.
Untuk menutup tulisan ini, saya kembali teringat ucapan seorang teman yang dengan lantang menyampaikan sesuatu di samping saya malam itu.
“Kalian kan sudah belajar Gender, ngapain harus takut dan justru tidak tegas, apalagi sampai hanya mengekor dengan PMII?”
Saya terdiam mendengarnya.
Alih-alih sekadar menjadi bahan refleksi, pernyataan itu justru semakin menguatkan keyakinan saya bahwa KOPRI harus berani menentukan ruang dan arah geraknya sendiri.
Jika ruang bagi KOPRI dan kader-kader putri belum sepenuhnya tersedia, mengapa kita tidak mulai merebut dan membangunnya? Menciptakan ruang sendiri, mengembangkan gagasan secara mandiri, dan memperluas jejaring gerakan perempuan.
Jangan sampai kita terlalu larut dalam romantisme sejarah hingga lupa bahwa organisasi harus terus bergerak dan bertransformasi.
Sebab, ruang gerakan tidak selalu harus menunggu untuk diberikan. Ada kalanya, ruang itu harus dibangun dan diperjuangkan sendiri.