Otonomisasi KOPRI Jadi Sorotan, Kader Daerah dari Berbagai Wilayah Sampaikan Aspirasi di Bandung
KOPRI.ID — Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyelenggarakan Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI se-Indonesia di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Forum ini mempertemukan Majelis Pembina Nasional (Mabinas) KOPRI, Rustini Murtadho, para mantan Ketua KOPRI PB PMII lintas periode, Ketua KOPRI Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Ketua KOPRI Pengurus Cabang (PC), serta kader KOPRI dari berbagai daerah di Indonesia.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ruang silaturahmi dan temu lintas generasi, tetapi juga momentum konsolidasi gagasan untuk memperkuat arah transformasi kelembagaan KOPRI menuju otonomisasi. Berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum memperlihatkan bahwa otonomisasi bukan hanya persoalan perubahan status organisasi, melainkan menyangkut kemandirian pengelolaan, distribusi kewenangan, penguatan kaderisasi, hingga kesetaraan posisi perempuan dalam tubuh PMII.
Dinamika pembahasan menunjukkan adanya kesepahaman mengenai pentingnya memperkuat kemandirian KOPRI. Namun, sejumlah kader daerah juga mengingatkan bahwa proses tersebut harus mempertimbangkan kesiapan struktur, kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi organisasi di tingkat akar rumput.
Demokrasi Internal sebagai Fondasi Otonomisasi KOPRI
Salah satu agenda penting dalam mendorong otonomisasi KOPRI adalah mewujudkan kehidupan organisasi yang lebih demokratis, partisipatif, dan memberikan ruang setara bagi seluruh kader perempuan. Demokrasi ideal tidak cukup dimaknai sebagai kesempatan untuk terlibat dalam forum organisasi, tetapi juga harus tercermin melalui keterbukaan akses kaderisasi, kesempatan kepemimpinan, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam diskusi tersebut, Sahabat dari Buton menyampaikan pentingnya memastikan setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan melanjutkan jenjang kaderisasi. Ia menyoroti dinamika senioritas yang dalam praktik tertentu berpotensi membatasi ruang tumbuh kader perempuan. Pandangan ini menjadi pengingat bahwa penguatan demokrasi internal perlu berjalan beriringan dengan otonomisasi, sehingga setiap kader memperoleh kesempatan berdasarkan kapasitas, komitmen, dan proses kaderisasi yang ditempuh.
Semangat demokrasi yang inklusif juga berkaitan dengan penguatan relasi KOPRI dan PMII. Sahabat Novita dari Sumatera Barat menyoroti pentingnya membangun pemahaman bersama mengenai posisi dan peran strategis KOPRI di lingkungan PMII. Menurutnya, kesepahaman tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan hubungan organisasi yang saling menguatkan, sekaligus memastikan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis organisasi.
Ia juga mengungkapkan bahwa akses dan kesempatan bagi KOPRI di sejumlah daerah masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem kelembagaan yang mampu menjamin partisipasi kader perempuan secara lebih luas, baik dalam pengelolaan organisasi, pengembangan kaderisasi, maupun proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, otonomisasi menjadi peluang untuk menghadirkan tata kelola organisasi yang lebih demokratis. Kemandirian kelembagaan diharapkan tidak hanya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada KOPRI, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi dalam mengelola agenda, menentukan arah gerakan, dan memastikan keterwakilan perempuan berlangsung secara substantif.
Dengan demikian, otonomisasi bukan semata-mata perubahan struktur atau status kelembagaan. Lebih dari itu, Langkah ini merupakan ikhtiar untuk membangun demokrasi organisasi yang lebih ideal terbuka terhadap partisipasi, memberikan kesempatan yang setara, menghargai kapasitas kader, serta memastikan perempuan hadir sebagai subjek yang turut menentukan arah dan masa depan organisasi.
Otonom Bukan Berarti Terpisah: Memperluas Kewenangan dan Kemandirian
Dalam pembahasan mengenai arah kelembagaan, Putri dari PKC Riau menegaskan bahwa otonomisasi perlu dipahami sebagai pemberian kewenangan yang lebih luas kepada KOPRI, bukan semata-mata pemisahan dari PMII.
Menurutnya, ketergantungan dalam pengelolaan gerakan, khususnya terkait administrasi dan pendanaan, menjadi salah satu alasan penting perlunya penguatan status kelembagaan KOPRI.
“Badan otonom kita bukan berpisah, hanya saja kita diberikan kewenangan seluas-luasnya,” ungkap Putri dalam forum tersebut.
Ia menilai, penguatan kewenangan akan memberikan ruang bagi KOPRI untuk mengelola aktivitas organisasi secara lebih mandiri. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan adaptasi dan peningkatan kapasitas agar perubahan kelembagaan dapat berjalan secara efektif.
Putri juga mengusulkan agar PB KOPRI menyediakan tim khusus untuk mengawal implementasi otonomisasi. Menurutnya, pengawalan tersebut diperlukan agar kesepakatan yang dibangun tidak berhenti pada forum pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan mekanisme kerja di setiap tingkatan organisasi.
Selain itu, ia mengingatkan agar agenda otonomisasi tidak mengabaikan persoalan kaderisasi dan representasi perempuan dalam struktur PMII. Ia mendorong pengawalan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan PMII sebagaimana disampaikan dalam forum, sehingga penguatan KOPRI juga berdampak pada perluasan ruang kepemimpinan perempuan.
Kesiapan Daerah Menjadi Tantangan Otonomisasi
Meskipun semangat otonomisasi mendapatkan dukungan, sejumlah kader daerah mengingatkan bahwa kondisi organisasi di setiap wilayah tidak sama. Keterbatasan jumlah kader, belum meratanya struktur, serta kapasitas kepemimpinan menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan.
Sahabat Hijriyah dari Sulawesi Barat menegaskan bahwa keraguan daerah bukan berarti menolak otonomisasi. Persoalan utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan melakukan konsolidasi.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah kader di daerah membuat proses pembentukan struktur dan pengembangan kepemimpinan masih membutuhkan penguatan. Karena itu, gagasan otonomisasi perlu disertai strategi yang mempertimbangkan kemampuan riil organisasi di tingkat cabang.
Pandangan serupa disampaikan Sahabat Fitriayah dari Kalimantan Utara. Ia menyatakan bahwa otonomisasi merupakan gagasan yang dapat diterima, tetapi kesiapan kaderisasi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurutnya, penguatan KOPRI harus memperhatikan wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan kader. Ia berharap PB KOPRI memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan kaderisasi dan akses pengembangan kapasitas di wilayah tersebut.
Sementara itu, Sahabat Banten menyoroti adanya perbedaan kesiapan antara struktur PB, PKC, dan PC. Menurutnya, dukungan terhadap otonomisasi di tingkat pusat dan wilayah perlu diikuti dengan penguatan pemahaman serta kesiapan cabang agar semangat perubahan dapat dipertahankan hingga akar rumput.
Rangkaian pandangan tersebut menegaskan bahwa otonomisasi membutuhkan proses transisi yang terencana. Kemandirian organisasi tidak dapat hanya diukur dari kesiapan struktur pusat, tetapi juga dari kemampuan cabang dan rayon untuk menjalankan kewenangan secara berkelanjutan.
Menguatkan Ekosistem KOPRI hingga Akar Rumput
Sahabat Novita dari Sumatera Barat menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas. Menurutnya, kebutuhan dan kemampuan setiap daerah tidak dapat diseragamkan. KOPRI membutuhkan pendekatan yang mampu membaca kondisi sosial, potensi, serta tantangan perempuan di wilayah masing-masing.
Perspektif tersebut menjadi penting dalam proses otonomisasi. Kemandirian bukan berarti setiap struktur berjalan sendiri tanpa koordinasi, melainkan memiliki kemampuan mengembangkan strategi sesuai kebutuhan lokal dengan tetap berada dalam visi gerakan yang sama.
Di sisi lain, persoalan perlindungan perempuan juga menjadi perhatian. Sahabat Anggarini dari Lampung menyampaikan keresahan mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Ia menyoroti masih adanya kecenderungan penutupan kasus dengan alasan menjaga nama baik institusi.
Ia berharap penguatan ruang aman tidak hanya menjadi agenda di tingkat pusat, tetapi dapat menjangkau seluruh struktur KOPRI hingga akar rumput. Hal ini memperlihatkan bahwa kemandirian organisasi juga harus diikuti kemampuan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada kader perempuan.
Konsolidasi ini sekaligus menegaskan pentingnya membangun kesepahaman antara pusat dan daerah. Otonomisasi membutuhkan dukungan politik organisasi, kesiapan sumber daya, penguatan kaderisasi, serta mekanisme pengawalan yang mampu memastikan seluruh tingkatan bergerak dalam arah yang sama.
Otonomisasi sebagai Jalan Menuju KOPRI yang Berdaya
Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI se-Indonesia di Bandung memperlihatkan bahwa masa depan otonomisasi tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan mengenai status kelembagaan. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kemandirian tersebut benar-benar dapat dijalankan dan dirasakan oleh seluruh kader.
Otonomisasi harus mampu menjawab persoalan ketergantungan administrasi dan pendanaan, memperluas kewenangan organisasi, memperkuat kaderisasi, serta menjamin akses perempuan dalam ruang-ruang strategis PMII. Pada saat yang sama, proses tersebut harus mempertimbangkan kesiapan daerah melalui pendampingan, penguatan struktur, dan pemerataan kapasitas kepemimpinan.
Forum di Bandung menjadi pengingat bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti pada kesepakatan wacana. Dibutuhkan kerja organisasi yang terukur untuk menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan dan pelaksanaan yang konkret.
Dengan semangat Kopri: Solid, Bangkit, Otonom menuju agenda kemandirian diharapkan menjadi momentum untuk membangun organisasi perempuan yang memiliki kewenangan, kapasitas, dan keberanian menentukan arah perjuangannya sendiri.
Sebab, otonomisasi bukan sekadar tentang bagaimana KOPRI mengubah status kelembagaannya, melainkan tentang bagaimana KOPRI membangun kekuatan agar perempuan memiliki ruang yang setara untuk berorganisasi, mengambil keputusan, dan memimpin masa depan gerakan.***