Resiliensi Ekonomi Perempuan Indonesia: Antara Beban Ganda, Semangat UMKM, dan Harapan Digital
Oleh : Sofiatul Nur Aini (Kopri Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)
Pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, ia harus hadir dalam bentuk pelatihan literasi digital, pendampingan usaha, hingga advokasi kebijakan yang nyata sampai ke tingkat desa. Mahasiswi hari ini adalah pemimpin ekonomi keluarga esok hari, maka investasi pada kapasitas mereka adalah investasi pada ketahanan bangsa.
Pertanyaan besar mengenai apakah Indonesia hari ini sedang bangkit atau sekadar bertahan tidak bisa dijawab hanya dengan melihat deretan angka pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas. Jika kita mau jujur menengok ke akar rumput, ada satu kelompok yang menanggung beban kecemasan paling nyata dalam menjaga roda dapur agar tetap berputar: kaum perempuan. Berdasarkan survei ILO dan Katadata Insight Center 2023, sekitar 79,3% perempuan di Indonesia memikul beban ganda (double burden), di mana mereka harus menyeimbangkan tanggung jawab domestik sekaligus menopang ekonomi keluarga yang kian terhimpit.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, perempuan kerap dipaksa menjadi "manajer krisis" di tingkat rumah tangga. Ketika harga bahan pokok merangkak naik sementara pendapatan tidak kunjung bertambah, perempuanlah yang harus memutar otak paling keras, memilah mana kebutuhan mendesak dan mana yang bisa ditunda. Kecemasan ekonomi ini bukan sekadar urusan dompet yang menipis, melainkan tekanan psikologis nyata yang perlahan mengikis ketenangan jiwa kaum ibu maupun generasi muda perempuan.
Namun perempuan Indonesia tidak memilih diam meratapi nasib. Ibu-ibu rumah tangga hingga mahasiswa perempuan mulai mengambil peran aktif lewat sektor informal. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 64,5% dari total pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, angka yang menegaskan betapa besarnya kontribusi mereka bagi perekonomian nasional. Berbekal gawai di tangan, mereka membuka usaha rumahan, menjadi reseller, hingga memanfaatkan platform digital untuk membantu stabilitas finansial keluarga. Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki resiliensi atau daya lenting yang luar biasa.
Sayangnya, perjuangan ini sering kali berjalan tanpa payung perlindungan dan dukungan kebijakan yang berpihak. Jalan digitalisasi nyatanya tidak merata. Survei APJII 2025 mencatat bahwa penetrasi internet pada laki-laki mencapai 82,73%, sementara perempuan berada di angka 78,57% kesenjangan yang tampak kecil secara nasional, tetapi terasa jauh lebih dalam di pedesaan, di mana infrastruktur jaringan masih terbatas. Perempuan desa yang berusaha masuk ke era digital masih kerap terkendala oleh minimnya akses modal, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi teknologi.
Di sinilah organisasi-organisasi seperti KOPRI PMII memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, ia harus hadir dalam bentuk pelatihan literasi digital, pendampingan usaha, hingga advokasi kebijakan yang nyata sampai ke tingkat desa. Mahasiswi hari ini adalah pemimpin ekonomi keluarga esok hari, maka investasi pada kapasitas mereka adalah investasi pada ketahanan bangsa.
Oleh karena itu, jika Indonesia benar-benar ingin "bangkit" dan bukan sekadar "bertahan", ruang-ruang pemberdayaan ekonomi untuk perempuan harus dibuka selebar-lebarnya, dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa. Pemerintah perlu memperluas akses modal mikro tanpa agunan bagi perempuan pelaku UMKM, mempercepat pemerataan infrastruktur internet di wilayah rural, dan mengintegrasikan program literasi digital berbasis gender dalam agenda pembangunan daerah. Menyelamatkan ruang ekonomi perempuan berarti menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Sebab dari tangan-tangan tangguh merekalah, ketahanan sebuah negara sebenarnya dimulai.