Otonomisasi KOPRI dalam 7 Lembar Catatan, Organisasi yang Harus Berani Memberi Kepercayaan
( Oleh: Ratnasari Kader KOPRI Daerah )
Redaksi - Tercatat 7 lembar dalam tulisan untuk menulis situasi dan keadaan disekitar, mencoba mengeluarkan isi kepala agar tidak mengendap tak tersisa.
Ada satu pertanyaan yang layak diajukan setiap kali otonomisasi KOPRI diperdebatkan jika kader perempuan telah diberi tanggung jawab untuk bekerja, mengelola program, membangun jaringan, melakukan advokasi, dan menjaga keberlangsungan organisasi, mengapa kewenangan untuk menentukan arah organisasinya sendiri masih menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan dengan penuh kecurigaan?
Pertanyaan ini bukan tuduhan kepada PMII, apalagi ajakan untuk mempertentangkan dua entitas yang memiliki sejarah kelahiran dan perjuangan yang saling berhubungan. Justru sebaliknya, pertanyaan ini diajukan karena PMII dan KOPRI memiliki ikatan historis yang semestinya tumbuh menjadi hubungan organisatoris yang lebih dewasa. Persoalannya bukan apakah KOPRI ingin meninggalkan PMII, melainkan apakah PMII dan KOPRI siap menata ulang relasi kelembagaan agar kerja bersama tidak harus berarti kewenangan yang selalu berada dalam satu kendali.
Mengikuti beberapa forum dan pertemuan selama Muspimnas, mendengarkan percakapan antarkader, serta menyimak pendapat mereka yang mendukung maupun belum menyetujui otonomisasi, saya menemukan satu kenyataan perdebatan ini tidak sesederhana persoalan siap atau tidak siap.
Banyak kader memahami bahwa otonomisasi yang diperjuangkan KOPRI PB PMII bukanlah pemisahan sejarah, ideologi, atau perjuangan dari PMII. Otonomisasi adalah tuntutan atas ruang kewenangan untuk mengambil keputusan, mengelola rumah tangga organisasi, menentukan prioritas program, dan mempertanggungjawabkan arah gerak kelembagaannya sendiri.
Dengan kata lain, yang sedang diperjuangkan bukan perceraian organisasi, melainkan pengakuan terhadap kapasitas kelembagaan.
Di lapangan, saya juga mendengar penolakan terhadap gagasan tersebut. Tentu, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan keberatan. Tidak semua penolakan lahir dari niat buruk. Ada yang khawatir terhadap efektivitas koordinasi, ada yang mempertanyakan kesiapan sumber daya, dan ada pula yang memandang perubahan struktur berpotensi menimbulkan persoalan baru. Semua itu layak dibahas.
Namun, ada hal yang tidak boleh luput jangan sampai kekhawatiran terhadap perubahan justru menjadi alasan untuk mempertahankan ketergantungan. Sebab, organisasi yang besar bukan organisasi yang tidak pernah berubah, melainkan organisasi yang sanggup menguji dirinya sendiri, mengakui keterbatasan, dan berani memperbaiki tata kelolanya.
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih mendasar apa sebenarnya yang ditakutkan ketika KOPRI memperoleh kewenangan otonom? Apakah persoalannya terletak pada kesiapan administrasi, pembagian sumber daya, mekanisme koordinasi, atau justru pada perubahan distribusi kekuasaan di dalam organisasi?
Pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka, bukan ditutupi dengan romantisme sejarah atau slogan persatuan. Sebab, persatuan yang sehat tidak dibangun dengan membatasi kapasitas salah satu pihak, melainkan dengan kesepakatan mengenai hak, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing.
Perempuan dalam Sejarah: Perubahan Tidak Pernah Menunggu Semua Orang Setuju
Sejarah perempuan memperlihatkan bahwa perubahan sering kali dimulai ketika seseorang berani mempertanyakan batas yang dianggap wajar oleh zamannya. Perempuan tidak selalu menunggu ruang diberikan. Dalam banyak peristiwa, mereka membangun ruang itu sendiri, mengorganisasi kekuatan, dan mengambil keputusan yang pada masanya dianggap melampaui kepantasan sosial.
Di Nusantara, kita dapat melihat keberanian tersebut melalui perjalanan Rohana Kudus. Ia tidak hanya dikenal sebagai jurnalis perempuan, tetapi juga sebagai pendidik dan penggerak masyarakat. Pada 1911, Rohana mendirikan Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang sebagai ruang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Setahun kemudian, ia menerbitkan Soenting Melajoe, surat kabar yang menjadi ruang bagi suara dan gagasan perempuan.
Keputusan Rohana penting bukan semata-mata karena ia berhasil mendirikan lembaga dan menerbitkan surat kabar. Lebih dari itu, ia memahami bahwa perubahan nasib perempuan membutuhkan instrumen yang memungkinkan perempuan memproduksi pengetahuan, mengelola kegiatan, dan berbicara atas nama kepentingannya sendiri. Ia tidak cukup hanya mengkritik ketimpangan ia membangun perangkat untuk menghadapinya.
Keberanian serupa dapat ditemukan dalam perjalanan Raden Dewi Sartika. Pada 16 Januari 1904, ia mendirikan Sakola Istri di Bandung. Upaya tersebut tidak lahir dari ruang yang sepenuhnya mendukung. Ia harus memperjuangkan gagasannya di tengah keterbatasan akses pendidikan perempuan dan sempat menghadapi penolakan sebelum memperoleh persetujuan untuk mendirikan sekolah.
Dewi Sartika menunjukkan bahwa perubahan tidak cukup berhenti pada kesadaran bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan. Kesadaran itu harus diterjemahkan menjadi institusi, sistem pembelajaran, dan kerja yang berkelanjutan. Sakola Istri kemudian berkembang menjadi Sekolah Kautamaan Istri dan menginspirasi pendirian sekolah di sejumlah daerah.
Dari Timur Tengah, kita dapat belajar dari Huda Sha'arawi, tokoh gerakan perempuan Mesir. Ia terlibat dalam gerakan nasional Mesir dan mengambil peran dalam pengorganisasian perempuan. Pada 1923, ia mendirikan Egyptian Feminist Union, sebuah organisasi yang menjadi wadah perjuangan hak-hak perempuan.
Kisah Sha'arawi memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan tidak harus ditempatkan sebagai agenda tambahan setelah persoalan politik dianggap selesai. Perempuan dapat menjadi aktor politik, organisator, dan pengambil keputusan dalam perjuangan kebangsaan sekaligus memperjuangkan perubahan relasi gender. Gerakan perempuan Mesir pada masa itu juga menunjukkan hubungan erat antara nasionalisme, pendidikan, dan tuntutan kesetaraan.
Tiga pengalaman tersebut berasal dari konteks sejarah yang berbeda. Kita tidak sedang menyamakan perjuangan pendidikan perempuan pada masa kolonial dengan dinamika organisasi mahasiswa hari ini. Namun, ada satu pelajaran yang relevan: perubahan membutuhkan keberanian untuk mengubah gagasan menjadi struktur dan kewenangan yang nyata.
Kartini menulis dan menggugat keterbatasan zamannya. Rohana membangun sekolah dan media. Dewi Sartika mendirikan lembaga pendidikan. Huda Sha'arawi mengorganisasi gerakan perempuan. Mereka tidak sekadar meminta agar perempuan didengar, tetapi membangun ruang agar perempuan dapat menentukan agenda dan menjalankan keputusan.
Maka, ketika KOPRI memperjuangkan otonomisasi, pertanyaannya bukan apakah perempuan sudah cukup banyak bekerja. Pertanyaannya justru mengapa kerja, pengalaman, dan kapasitas yang telah dibangun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengakuan atas kewenangan organisasi.
Sun Tzu dan Seni Membaca Kekuasaan: Tidak Semua Perubahan Harus Ditempuh dengan Konfrontasi
Membaca situasi saat ini dalam memperjuangan status otonomisasi seperti melihat perjuangan di medan perang, menguras tenaga, emosional bahkan pikiran.
Perjuangan otonomisasi tentu membutuhkan keberanian. Namun, keberanian saja tidak cukup. Perubahan juga membutuhkan kecermatan membaca keadaan, memahami kepentingan, menyusun strategi, dan menentukan momentum. Pada titik ini, pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War dapat menjadi bahan refleksi.
Salah satu gagasan Sun Tzu yang paling dikenal adalah pentingnya mengenali diri sendiri dan pihak lain sebelum mengambil tindakan. Dalam bab ketiga The Art of War, ia juga menempatkan kemenangan tanpa pertempuran sebagai bentuk keunggulan strategi. Maksudnya bukan menghindari setiap perbedaan, melainkan memahami bahwa kemenangan tidak selalu diperoleh melalui benturan langsung. Ada kalanya tujuan dapat dicapai melalui persiapan, pembacaan situasi, dan pengelolaan hubungan kekuatan.
Jika dibawa ke dalam konteks otonomisasi KOPRI, prinsip mengenali diri sendiri berarti KOPRI harus jujur membaca kapasitas internalnya. Apakah kaderisasi berjalan? Apakah sumber daya manusia dan administrasi telah disiapkan? Apakah mekanisme pengambilan keputusan sudah dirumuskan? Bagaimana pembagian tanggung jawab antara pengurus pusat, wilayah, dan cabang? Bagaimana hubungan kelembagaan dengan PMII akan dijaga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan alasan untuk menunda otonomisasi tanpa batas. Justru itulah pekerjaan yang harus disiapkan agar perubahan memiliki fondasi yang kuat.
Sementara itu, mengenali pihak lain berarti memahami alasan di balik penolakan. Jangan buru-buru menganggap semua pihak yang belum setuju sebagai musuh. Bisa jadi ada kekhawatiran yang memang perlu dijawab dengan desain kelembagaan yang lebih terukur. Bisa pula terdapat kepentingan yang selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Keduanya perlu dibedakan melalui dialog dan pembuktian, bukan prasangka.
Sun Tzu juga mengajarkan pentingnya kesatuan tujuan. Dalam salah satu bagian The Art of War, ia menyebut bahwa pihak yang memiliki keselarasan kehendak antara pemimpin dan anggota memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi konflik. Prinsip ini relevan untuk PMII dan KOPRI hubungan keduanya seharusnya dibangun atas kesepakatan tujuan, bukan ketergantungan struktural yang membuat salah satu pihak sulit mengambil keputusan.
Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi strategi tidak boleh berubah menjadi manipulasi. Ketika perbedaan pendapat sengaja dipelihara, informasi dipelintir, atau kader dipecah berdasarkan kepentingan kelompok, organisasi sedang bergerak menjauhi tujuan perjuangannya. Kita tidak perlu menghidupkan kembali logika divide et impera politik pecah belah di antara sesama kader hanya karena ada perbedaan pandangan mengenai masa depan organisasi.
Saya yakin KOPRI tidak akan membangun otonomisasi dengan bersebrangan PMII. Berharap dan husnudzon saya PMII juga tidak perlu mempertahankan kedekatan dengan KOPRI melalui pembatasan kewenangan. Strategi terbaik adalah membangun kesepakatan yang jelas KOPRI memiliki kewenangan untuk mengelola urusan organisasinya, sementara kerja sama, koordinasi, dan tujuan perjuangan bersama tetap dirawat.
Sebab, sebagaimana strategi Sun Tzu mengingatkan, kekuatan bukan hanya terletak pada kemampuan menyerang, tetapi juga pada kecakapan membaca situasi dan menghindari pertarungan yang tidak produktif. Dalam konteks ini, keberhasilan bukan ketika KOPRI berhasil melebihi PMII, melainkan ketika keduanya mampu membangun hubungan kelembagaan yang lebih adil dan efektif.
Mazhab Frankfurt: Ketika Kekuasaan Membuat Ketergantungan Terlihat Wajar
Jika sejarah perempuan mengajarkan keberanian membangun ruang dan Sun Tzu mengajarkan kecermatan menyusun strategi, Mazhab Frankfurt membantu kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar bagaimana sebuah relasi kekuasaan dapat bertahan, bahkan ketika ketimpangan di dalamnya dianggap sebagai sesuatu yang normal?
Mazhab Frankfurt, terutama melalui tradisi Teori Kritis, tidak hanya berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja. Para pemikirnya juga mengkritik struktur sosial yang melanggengkan dominasi dan menghalangi manusia mencapai kebebasan. Bagi tradisi ini, emansipasi bukan sekadar perubahan formal, melainkan pembebasan dari relasi sosial, politik, dan ekonomi yang membatasi kemampuan manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Gagasan ini relevan untuk membaca perdebatan otonomisasi KOPRI. Sebab, ketimpangan tidak selalu hadir dalam bentuk larangan yang terang-terangan. Ia bisa bertahan melalui kebiasaan, prosedur, cara berpikir, bahkan kalimat-kalimat yang terdengar masuk akal: belum waktunya, belum siap, nanti menimbulkan dualisme, atau lebih baik tetap seperti sekarang.
Tentu, alasan-alasan tersebut tidak otomatis salah. Kesiapan organisasi memang harus diuji. Namun, Teori Kritis mengajak kita untuk tidak berhenti pada bunyi sebuah alasan. Kita perlu memeriksa kepentingan, struktur, dan akibat yang mungkin tersembunyi di baliknya. Apakah keberatan tersebut benar-benar lahir dari persoalan teknis yang dapat diselesaikan? Ataukah ada ketidaknyamanan terhadap perubahan distribusi kewenangan?
Di sinilah kritik menjadi penting. Sebab, suatu tatanan dapat terlihat tertib, tetapi belum tentu adil. Sebuah organisasi dapat terlihat solid, tetapi belum tentu memberikan ruang yang setara bagi seluruh unsur di dalamnya.
Pemikiran Erich Fromm, yang pernah menjadi bagian dari lingkar intelektual awal Institut Penelitian Sosial Frankfurt, juga dapat membantu membaca persoalan ini. Dalam Escape from Freedom (1941), Fromm menjelaskan paradoks kebebasan manusia dapat menginginkan kebebasan, tetapi pada saat yang sama merasa cemas ketika harus menanggung tanggung jawab dan ketidakpastian yang menyertainya.
Gagasan Fromm bukan berarti setiap penolakan terhadap otonomisasi merupakan ketakutan psikologis. Itu akan menjadi kesimpulan yang terlalu mudah. Namun, pemikirannya mengingatkan bahwa perubahan struktur sering kali berhadapan dengan kenyamanan yang telah lama terbentuk. Ketika seseorang terbiasa dengan pola relasi tertentu, perubahan dapat terasa mengancam, sekalipun perubahan itu membuka kemungkinan yang lebih setara.
Dalam organisasi, kecemasan semacam itu bisa muncul dari berbagai arah. Kader KOPRI mungkin khawatir belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola organisasi secara mandiri. Sebagian kader PMII mungkin khawatir kehilangan pola koordinasi yang selama ini dikenal. Ada pula yang mungkin takut bahwa otonomisasi akan memperbesar konflik internal.
Kekhawatiran itu harus dibicarakan, bukan diremehkan. Namun, ia tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kemungkinan perubahan. Kemandirian tidak pernah lahir dari kondisi yang sepenuhnya sempurna. Ia tumbuh melalui proses belajar, pengambilan keputusan, evaluasi, dan perbaikan.
Di sini perlu dibedakan pula antara Freud dan Mazhab Frankfurt. Konsep id, ego, dan superego merupakan bagian dari teori psikoanalisis Sigmund Freud, bukan teori yang secara langsung dirumuskan oleh Mazhab Frankfurt. Para pemikir Frankfurt, termasuk Fromm dan Herbert Marcuse, justru mengembangkan dialog kritis dengan pemikiran Freud untuk memahami hubungan antara dorongan psikologis, pembentukan kepribadian, masyarakat, dan kekuasaan.
Karena itu, persoalan otonomisasi tidak cukup dibaca sebagai persoalan keberanian individu atau kesiapan mental kader perempuan. Ia juga harus dibaca sebagai persoalan struktur: siapa yang memiliki kewenangan menentukan keputusan, siapa yang mengendalikan sumber daya, siapa yang berhak menetapkan prioritas, dan bagaimana pertanggungjawaban kelembagaan dijalankan.
Otonomi tanpa sumber daya dan mekanisme yang jelas bisa menjadi kebebasan formal belaka. Sebaliknya, struktur yang mengatasnamakan persatuan tetapi tidak memberikan ruang kewenangan yang memadai juga berisiko melanggengkan ketergantungan. Maka, yang perlu diperjuangkan bukan sekadar perubahan nama status, melainkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi.
Otonomisasi Bukan Pemisahan, Melainkan Keberanian Mengakui Kedewasaan
Pada akhirnya, perdebatan otonomisasi KOPRI tidak semestinya disederhanakan menjadi pilihan antara tetap bersama PMII atau memisahkan diri dari PMII. Pertanyaan semacam itu justru berisiko mengaburkan substansi persoalan. KOPRI lahir dari sejarah PMII, tumbuh melalui proses kaderisasi dan perjuangan yang saling berhubungan. Hubungan historis tersebut tidak harus dihapus hanya karena KOPRI memperjuangkan kewenangan kelembagaan yang lebih mandiri.
Justru kedewasaan organisasi diuji ketika ia mampu membedakan antara kesatuan perjuangan dan pemusatan kewenangan. Bersama tidak harus berarti seluruh keputusan berada di satu tangan. Berkolaborasi tidak harus berarti salah satu pihak kehilangan ruang untuk menentukan kebijakan organisasinya. Dan menjaga sejarah tidak berarti harus mempertahankan seluruh bentuk kelembagaan tanpa evaluasi.
Saya memahami bahwa menerima otonomisasi bukan perkara sederhana. Ada konsekuensi administratif, finansial, kaderisasi, koordinasi, hingga pertanggungjawaban yang harus dipikirkan. Karena itu, perjuangan otonomisasi juga harus disertai rancangan kelembagaan yang konkret: pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, tata kelola keuangan, sistem kaderisasi, serta protokol hubungan KOPRI dan PMII. Kemandirian harus dibuktikan melalui kesiapan sistem, bukan hanya semangat politik.
Namun, kesiapan tidak boleh dijadikan standar yang terus digeser setiap kali perempuan hendak memperoleh kewenangan. Jika setiap kekurangan dianggap sebagai alasan untuk menunda, kapan KOPRI diberi kesempatan untuk belajar mengelola kekurangannya sendiri? Bagaimana sebuah organisasi dapat dinilai matang apabila ruang untuk mengambil keputusan selalu dibatasi oleh keraguan pihak lain?
Tidak ada perubahan yang datang tanpa risiko. Tetapi tidak mengambil keputusan juga memiliki risiko: organisasi dapat terjebak dalam pola lama, kehilangan kesempatan memperbaiki tata kelola, dan terus mewariskan perdebatan yang sama kepada generasi berikutnya.
Saya teringat satu hal dari berbagai forum yang telah dilalui: kader KOPRI tidak seluruhnya memiliki pandangan yang sama. Ada yang siap, ada yang masih ragu, ada yang mendukung dengan sejumlah catatan. Perbedaan tersebut bukan kelemahan. Justru di situlah ruang deliberasi harus bekerja. Otonomisasi tidak boleh menjadi keputusan yang dipaksakan tanpa pembicaraan, tetapi juga tidak boleh dikubur hanya karena sebagian pihak belum nyaman dengan perubahan.
Maka, barangkali yang perlu kita tanyakan bukan lagi apakah KOPRI pantas menjadi otonom. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah PMII dan KOPRI bersedia membangun hubungan organisasi yang lebih dewasa, dengan kewenangan yang jelas dan tanggung jawab yang setara.
Sebab, perempuan tidak cukup hanya diberi ruang untuk bekerja jika kewenangan untuk menentukan arah kerjanya masih harus menunggu persetujuan yang tidak pernah selesai.
Otonomisasi bukan upaya KOPRI menjauh dari PMII. Ia adalah ikhtiar agar KOPRI dapat berdiri dengan kapasitas kelembagaannya sendiri, tanpa kehilangan sejarah, nilai, dan semangat perjuangan yang telah membesarkannya. PMII tidak harus kehilangan KOPRI untuk mengakui kemandiriannya. Sebaliknya, PMII justru dapat menunjukkan kebesaran organisasinya dengan memberi kepercayaan kepada kader perempuan untuk mengelola masa depan organisasinya.
Perubahan memang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Setelah keputusan diambil, barulah kita memiliki ruang untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki. Jika kita terus menunggu keadaan sempurna sebelum berani berubah, jangan-jangan yang sedang kita pertahankan bukan kesiapan organisasi, melainkan kenyamanan terhadap susunan kekuasaan yang sudah ada.
KOPRI tidak sedang meminta izin untuk menjadi bagian dari sejarah. KOPRI sedang memperjuangkan kewenangan untuk menulis sejarahnya sendiri.